Fraksi PKB, melalui juru bicara Suyanto, PKB menekankan bahwa APBD harus menjadi alat efektif dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan nasional, dan memperkuat ekonomi daerah.

PKB juga menegaskan komitmennya mengikuti pembahasan APBD secara cermat sesuai ketentuan hukum, mengingat waktu pembahasan yang semakin terbatas.

Fraksi Bintang Demokrat Karya, juru bicara Hendra menyoroti proyeksi penurunan anggaran tahun 2026. Fraksi ini meminta pemerintah memastikan bahwa program yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat tetap berjalan.

BDK juga mendorong penyelesaian kewajiban dan utang daerah pada tahun 2026 untuk menjaga stabilitas fiskal serta menghindari hambatan dalam pelaksanaan APBD di tahun berikutnya.

Fraksi Amanat Perindo Persatuan, melalui Laurensius Tampubolon, fraksi ini menilai proyeksi pendapatan APBD Bengkalis 2026 sebesar Rp2,895 triliun telah disusun secara cermat meski kondisi keuangan nasional belum stabil.

Fraksi ini mendorong eksekutif menetapkan skala prioritas yang jelas, menjaga efisiensi anggaran, serta mengelola keuangan daerah secara tepat agar tidak terjadi penundaan pembayaran.