Sorotan terhadap bandara tersebut muncul setelah Satgas Pengamanan Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan peninjauan di area dekat fasilitas latihan militer TNI. 

Bandara yang beroperasi di dalam kawasan IMIP ini tidak menunjukkan kehadiran otoritas resmi negara. 

Tidak ada kantor Bea Cukai, tidak ada Imigrasi, bahkan tidak terlihat kehadiran otoritas penerbangan sipil, yang semestinya berada di bawah kendali Dirjen Perhubungan Udara.