"Saya sangat terima kasih, Insyaallah akan kita Perdakan nanti, sebagai Omnibus law tentang perda perkebunan," tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Johan Manurung, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Hal ini sesuai arahan langsung dari Menteri Hukum dan HAM agar instansi vertikal selalu mendukung program strategis daerah.

"Instansi vertikal di daerah tentu harus bersinergi sebagaimana dengan perintah dari Menteri kami, tentu harus bersinergi dengan Pak Gubernur dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan sinergi yang kami berikan kepada Pak Gubernur untuk dapat diterima, nanti kita sesuaikan waktu berikutnya," terang Johan.

Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan perda yang selaras dengan aturan pusat agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha perkebunan di Riau. Plt KaKanwil Kemenkum Riau, Johan, berpesan agar semua pihak di sektor perkebunan selalu patuh pada ketentuan hukum yang berlaku. 

"Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi perkebunan yang ada di Provinsi Riau. Karena ini memang perda tentang perkebunan dan penanaman modal. Harapannya, insan-insan perkebunan tidak melanggar hukum. Karena memang sudah ada aturan-aturannya. Ingat jangan mainkan aturan, tapi ingat aturan main," pungkasnya. Adv