Dengan mengemukanya kondisi 45 ribu warga yang hidup di tengah tekanan kepemilikan besar HGU dan HTI, Pemkab Siak berharap pemerintah provinsi dan pusat memberikan langkah konkret dalam waktu dekat.

Rakor ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penyelesaian konflik agraria berkepanjangan di Siak—mulai dari redistribusi lahan, perlindungan hak-hak ekologis, hingga pemulihan wilayah pertanian seperti Bungaraya.(Lin)