Ia meminta penegak hukum, agar tidak hanya perusahaan yang diperiksa, tetapi juga Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

"Jangan hanya perusahaan yang diperiksa, tapi juga Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin dan lalainya tugas utama kementerian teknis tersebut," kata Gulat.

Ia juga meminta agak dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait prosedur perizinan pemanfaatan kawasan hutan.

(***)