Pemerintah daerah, bahkan sudah kewalahan dalam logistik, evakuasi, komunikasi, hingga distribusi bantuan.

"Sumber daya daerah terbatas. Penetapan nasional membuka pintu mobilisasi penuh TNI, Polri, BNPB, kementerian, hingga dana siap pakai dalam skala besar," ujarnya.

Tak hanya itu sudah banyak wilayah masih terisolir dan membutuhkan alat berat serta logistik yang hanya bisa digerakkan cepat melalui komando nasional. 

"Dengan status nasional, birokrasi dipotong, komando jadi satu, fokus utama adalah penyelamatan," sebutnya.