Ia menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

 “Pembangunan memang membutuhkan perusahaan, tetapi harus memenuhi sekitar delapan kriteria berbasis HAM. Kehadiran perusahaan harus memberi manfaat nyata. Kesejahteraan meningkat, kesehatan membaik, ekonomi tumbuh. Rakyat diuntungkan, negara diuntungkan, dan perusahaan berjalan secara terbuka serta bertanggung jawab,” tegasnya.

Kuliah umum ini diikuti sekitar 1.500 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar se-Kabupaten Siak, dan dilanjutkan dengan dialog interaktif sebagai bagian dari penguatan kapasitas HAM di tingkat daerah.

Kunjungan kerja Menteri HAM RI ke Kabupaten Siak diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis hak asasi manusia.(Lin)