Satgas ini telah merebut kembali ribuan hektare lahan dari penguasaan ilegal dan secara simbolis memasang plang peringatan larangan pengelolaan dan transaksi jual beli lahan di kawasan konservasi.

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan bukan semata-mata pidana, melainkan penguasaan kembali aset negara untuk dipulihkan fungsinya.

Namun, upaya penertiban ini juga menghadapi tantangan sosial yang kompleks, termasuk adanya sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan secara ilegal di dalam kawasan hutan, serta potensi penolakan dari masyarakat pendatang yang merasa telah membeli lahan tersebut.

Krisis di Tesso Nilo ini memuncak, memanggil desakan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI dan WALHI, agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh dan memastikan pemulihan ekosistem dilakukan tanpa mengabaikan hak dasar warga yang terdampak. 

Masa depan "jantung" Riau ini kini sangat bergantung pada efektivitas penegakan hukum dan komitmen pemulihan berkelanjutan.

(***)