"Padahal, kata Hari, kekuasaan seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat sebagaimana amanat sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukanlah tolok ukur terbentuknya koalisi permanen. 

"Tolak ukur yang seharusnya menjadi tujuan permanen adalah pelaksanaan nilai sila kelima Pancasila secara konsisten," tutupnya.