"Dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah harus menahan belanja yang tidak penting dan memprioritaskan penyelesaian kewajiban daerah yang langsung dirasakan masyarakat,"tegas Mizan lagi.

Menurutnya, masalah ini tidak bisa dilepaskan dari peran TAPD sebagai perancang anggaran dan DPRD sebagai lembaga yang seharusnya mengawasi jalannya kebijakan keuangan daerah.

"Ketika belanja disusun tanpa basis kemampuan kas yang realistis dan disetujui tanpa kehati-hatian, maka tunda bayar menjadi konsekuensi yang terus menghantui kabupaten Bengkalis," ujarnya.

PMII Bengkalis menilai dampak paling nyata dari tunda bayar yang terus berulang akan langsung dirasakan pada belanja prioritas daerah, terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi tulang punggung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. 

Selain itu, sektor infrastruktur menjadi korban paling kasat mata, bukan sekadar terkait proyek fisik, tetapi juga menyangkut akses ekonomi, konektivitas wilayah dan keadilan pembangunan.

"Tunda bayar ini bukan sekedar persoal teknis, tetapi soal keberanian menentukan prioritas. Ketika anggaran tidak dikelola secara disiplin, yang dikorbankan adalah sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan rakyat. Pada akhirnya, APBD kehilangan makna strategisnya sebagai alat peningkatan kesejahteraan,"ucapnya lagi.