RIAU24.COM - Komitmen pemerintah daerah di Provinsi Riau dalam hal keterbukaan informasi anggaran dinilai masih sangat rendah dan bersifat sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Temuan ini diungkapkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau saat meluncurkan hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025, Kamis (22/1/2026).

Acara yang berlangsung di Pekanbaru ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, perwakilan Fitra Riau, awak media dan CSO.

Dalam laporannya, FITRA Riau mencatat adanya ketimpangan yang tajam antara daerah satu dengan lainnya. Provinsi Riau memang meraih skor tertinggi yakni 0,70, namun angka ini merupakan penurunan dari skor tahun sebelumnya (0,82).

Di tingkat kabupaten/kota, situasi lebih mengkhawatirkan. Kota Pekanbaru menjadi yang terbaik di tingkat daerah dengan skor 0,53 (Cukup). Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Meranti (0,08) dan Indragiri Hilir (0,17) terjerembab di kategori "Sangat Rendah".

"Keterbukaan anggaran di Riau belum terinstitusionalisasi secara sistemik. Sebagian besar masih sangat bergantung pada kemauan politik (political will) masing-masing kepala daerah," ujar Deputi Koordinator FITRA Riau, Gusmansyah.

Salah satu temuan paling krusial adalah adanya "putus mata rantai" transparansi dalam siklus anggaran. Pemerintah daerah cenderung terbuka pada tahap Perencanaan Pembangunan dengan rata-rata skor 0,72.