"Sehingga persoalan fragmentasi tidak semata ditentukan oleh parliamentary threshold. Karena itu, reposisi kebijakan diperlukan untuk membedakan antara ambang batas representasi dan ambang batas kerja parlemen," ujarnya.

penting juga membedakan antara ambang batas representasi yang menentukan partai masuk parlemen dengan ambang batas kerja parlemen yang berkaitan dengan efektivitas kelembagaan. 

Dalam konteks tersebut, dia mengusulkan ambang batas pembentukan fraksi sebagai solusi yang lebih proporsional.