RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat sinergi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau melalui agenda entry meeting yang digelar pada Kamis (5/3/2026). Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran daerah agar lebih akuntabel dan tepat sasaran di masa mendatang.

Fokus utama dalam agenda ini adalah Penandatanganan Komitmen Bersama untuk mendukung Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026. Selain itu, pertemuan ini juga membahas tindak lanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tata kelola pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa kehadiran LED yang disusun oleh BPKP sangat krusial sebagai cermin objektif bagi pemerintah daerah. Dengan laporan tersebut, Pemprov dapat melihat secara jernih sejauh mana kualitas perencanaan yang telah dibuat serta mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan yang mendesak untuk segera dieksekusi.

“Melalui Laporan Eksekutif Daerah ini, kita dapat mengetahui bagaimana kinerja pembangunan dan kualitas perencanaan kita secara objektif. Kita bisa melihat di mana saja ruang perbaikan yang harus segera kita lakukan agar tata kelola kita semakin baik,” ujar SF Hariyanto dalam arahannya di hadapan para pejabat daerah.

SF Hariyanto memaparkan bahwa secara umum pembangunan di Riau berada pada jalur positif, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 76,31 persen. Meski angka ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, ia mengakui masih adanya ketimpangan pembangunan yang cukup mencolok, terutama di wilayah pesisir.

Kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti air minum layak, sanitasi, dan listrik 24 jam di daerah terpencil menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Selain itu, Pemprov Riau juga menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan persoalan tunda bayar yang masih menghantui beberapa kabupaten/kota akibat perencanaan pendapatan yang kurang akurat.