“Persoalan tunda bayar harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Perencanaan pendapatan dan belanja daerah ke depan harus jauh lebih akurat dan realistis. Saya mendorong seluruh pemerintah daerah di Riau untuk beralih dari pendekatan input oriented menjadi result oriented agar program yang disusun menjawab persoalan nyata masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Evenri Sihombing, menyatakan bahwa pengawasan ini bertujuan menyelaraskan penganggaran daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Dengan adanya komitmen ini, BPKP berharap setiap alokasi anggaran tidak hanya terserap secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Riau.

"Melalui komitmen ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Provinsi Riau, sehingga setiap kebijakan dan alokasi anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya. Adv