Salah satu rekomendasinya adalah menunda rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mencegah penurunan yang lebih dalam dalam pengeluaran rumah tangga.

Rahma juga mendesak kebijakan untuk mendukung bisnis dan mencegah gelombang PHK.

Pemerintah, katanya, harus turun tangan dalam biaya pelabuhan dan transportasi — bidang yang sebagian besar dikendalikan oleh negara — untuk mengimbangi kenaikan harga energi global.

Ia juga menyerukan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk melonggarkan persyaratan pembobotan risiko untuk pinjaman kepada perusahaan manufaktur berorientasi ekspor dan usaha kecil dan menengah yang terlibat dalam substitusi impor.

Terakhir, Rahma menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten.

“Ketidakpastian mengenai arah fiskal pemerintah di tengah tingginya harga minyak seringkali lebih menakutkan bagi investor daripada besarnya defisit anggaran negara itu sendiri,” katanya. ***