RIAU24.COM - Pengamat politik Nurul Fatta menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto tidak menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah krisis energi global kental muatan politik.

"BBM itu kan bukan sekadar komoditas ekonomi, tapi juga komoditas politik yang sensitif atau langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat," ujarnya dikutip dari rmol.id, Senin, 6 April 2026.

Dia menilai pemerintah ingin menjaga daya beli dan stabilitas sosial, karena kenaikan BBM hampir pasti akan berdampak pada inflasi dan bisa memicu gelombang protes. 

"Tapi di sisi lain, kalau subsidi ini terus dipertahankan, beban fiskal negara juga akan semakin berat," sebutnya.

Apa yang terjadi saat ini merupakan upaya tarik-menarik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. 

Pemerintah pun tampaknya sedang menunda risiko politik dalam jangka pendek.

"Tentunya sambil mencari momentum yang tepat untuk mengambil keputusan yang sebenarnya tidak populer," ujarnya.

"Pertanyaannya sekarang bukan apakah BBM akan naik atau tidak, tapi kapan waktu yang dianggap paling aman secara politik untuk menaikkan harga itu? Karena cepat atau lambat, tekanan fiskal ini akan memaksa pemerintah mengambil keputusan," tutupnya.