"Ketika ada menteri yang tidak sejalan dengan presiden, terlalu jauh bermanuver untuk kepentingan pribadi atau partai, hingga menjadi beban citra pemerintah karena komunikasi publik yang buruk dan memicu kegaduhan, maka itu juga menjadi alasan rasional untuk reshuffle," ujarnya.

Ketiga, indikator etika dan integritas. Jika menteri terlibat skandal, konflik kepentingan, korupsi, atau pelanggaran hukum, maka pergantian bukan hanya perlu, tapi menjadi keharusan untuk menjaga legitimasi pemerintah.