Sementara itu, untuk membenahi kinerja BUMD, pemerintah sepakat bahwa perusahaan daerah harus dikelola secara profesional agar dapat berkontribusi nyata bagi perekonomian. Langkah yang diambil meliputi penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang berdaya saing.

“Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah,” tegasnya.

Pemerintah juga menanggapi masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan dasar lainnya. Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pesisir dan pulau terluar.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menyatakan terus memperbaiki sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Ersan juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan DPRD sehingga Pemkab Bengkalis kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk ke-13 kali secara berturut turut. Ia menegaskan capaian ini bukanlah tujuan akhir, melainkan dasar untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan warga,” pungkasnya