Menurut Herman, pendekatan tersebut memungkinkan pengaturan kewenangan, hubungan keuangan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

Ia menjelaskan, usulan revisi itu mencakup empat poin utama, yaitu penerapan desentralisasi asimetris, penguatan prinsip subsidiaritas, penataan peran gubernur dalam fungsi pembinaan dan pengawasan, serta reformulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui penataan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Herman menegaskan, perjuangan memperkuat otonomi daerah hanya akan berhasil apabila seluruh anggota APKASI memiliki visi yang sama dan bersatu dalam memperjuangkannya.

"Pemerintah kabupaten harus solid agar perjuangan memperkuat desentralisasi memiliki kekuatan yang lebih besar," ujarnya.

Peringatan HUT ke-26 APKASI diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemerintah kabupaten dalam mendorong kebijakan desentralisasi yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kemajuan daerah di seluruh Indonesia.(Lin)