"Ini pertama kalinya kepala daerah dari Riau yang kami terima audiensi pada periode ini. Komitmen seperti ini penting untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak dini," ujar Uding.

Dalam pertemuan itu, KPK juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam Kabupaten Siak yang dinilai perlu dikelola lebih optimal agar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, KPK memahami tantangan fiskal yang dihadapi daerah akibat beban utang serta berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Kebijakan efisiensi anggaran yang ditempuh Pemkab Siak, seperti memangkas kegiatan nonproduktif, menyesuaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga membatasi proyek fisik, dinilai sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.

Persoalan konflik agraria dan kawasan hutan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Menurut KPK, penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga karena tidak dapat diselesaikan pemerintah daerah secara sendiri.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Siak secara resmi mengajukan pendampingan melalui fungsi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK. Pendampingan tersebut meliputi penguatan Monitoring Center for Prevention (MCP), pengawalan perencanaan dan penganggaran APBD, peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi permohonan itu, KPK memastikan siap memberikan pendampingan dan memperkuat koordinasi bersama Pemkab Siak.