"Kelompok tertentu dapat membangun narasi seolah pergantian Kapolri berkaitan dengan keberanian penegakan hukum terhadap oknum instansi lain. Narasi seperti ini berpotensi mengaburkan substansi keputusan administratif dan memperkeruh persepsi publik,"  ujarnya.

Dua pihak yang paling rentan terdampak dari polemik ini, yakni kredibilitas pemerintah di mata publik serta persepsi terhadap independensi institusi penegak hukum.