Menurutnya, setiap provinsi dapat menjadi lokasi kantor kementerian tertentu sehingga kehadiran pemerintah pusat turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Dengan demikian, aktivitas aparatur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat berkoordinasi dengan kementerian terkait dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah.

"Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko," jelasnya.