Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar sekaligus membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga.

Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah tetap dituntut menjaga pembangunan dan memastikan pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

“Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu,” katanya.

Afni berharap pertemuan dengan Kanwil DJPb dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang dapat dilakukan Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu oleh perubahan kondisi fiskal.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah.

Menurutnya, data yang lengkap dan terukur penting agar persoalan yang disampaikan Pemkab Siak dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.