RIAU24.COM - Anggota Komisi IX DPR, Sihar P.H. Sitorus mengusulkan tata kelola pembiayaan kesehatan agar tidak hanya berfokus pada besaran anggaran atau penanganan defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Tapi harus memberikan manfaat kesehatan yang nyata diterima langsung masyarakat," ujarnya dikutip dari rmol.id, Minggu 16 Agustus 2026.

Menurutnya, masalah kesehatan di Indonesia tidak bisa lagi dilihat secara terpisah antara isu anggaran.

Termasuk isu klaim BPJS Kesehatan, kapasitas rumah sakit, maupun distribusi tenaga medis. 

Semua komponen itu menjadi bagian dari satu sistem yang menentukan efektivitas alokasi sumber daya kesehatan. 

"Berapa besar anggaran kesehatan dan biaya yang harus dibayar. Pertanyaannya sekarang, apakah setiap rupiah yang kita keluarkan benar-benar menghasilkan kesehatan? Pertanyaan utama health economics," ujarnya. 

Data dari Indonesia Health Accounts 2024 menyebut, total belanja kesehatan Indonesia mencapai Rp639,9 triliun atau sekitar 2,9 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Pembiayaan publik menyumbang 58,5 persen dari total belanja tersebut, sementara pengeluaran langsung dari kantong masyarakat (out-of-pocket spending) masih berada di angka 28,3 persen. 

Namun, tekanan pembiayaan JKN semakin besar. Pertengahan tahun 2026 klaim pembayaran BPJS kesehatan mencapai Rp16 triliun/bulan dengan potensi defisit sekitar Rp2 triliun/bulan melayani lebih dari 284 peserta.