Kelompok tersebut mencakup anak penyandang disabilitas, anak yang kehilangan orang tua, anak yang terpisah dari keluarga, anak yang sakit, bayi dan balita, serta anak lain yang membutuhkan perlindungan khusus. 

Diyah menilai langkah tersebut diperlukan karena penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan upaya memastikan keselamatan fisik anak. Perlindungan terhadap anak selama berada dalam situasi darurat juga mencakup berbagai kebutuhan dasar dan aspek pengasuhan.

Menurut dia, negara perlu memastikan anak berada dalam kondisi aman, tetap mendapatkan pengasuhan yang layak, memperoleh layanan dasar, terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, serta memiliki kesempatan untuk menjalani pemulihan secara fisik dan psikologis.

Untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemenuhan hak anak dalam penanganan gempa NTT.

"Evaluasi tersebut perlu mencakup pendataan anak, mekanisme pengasuhan, layanan kesehatan dan psikososial, pendidikan, keamanan tempat pengungsian, serta mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak," kata Diyah Puspitarini.

Di tengah perhatian terhadap kondisi anak di pengungsian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 91 jiwa hingga Minggu (23/8/2026) pukul 16.00 WIB. Jumlah tersebut bertambah empat jiwa dibandingkan dengan data pada hari sebelumnya.