RIAU24.COM - Katib Syuriyah PBNU Demisioner, KH. Ikhsan Abdullah menilai Muktamar ke-35 NU merupakan momentum untuk memutus mata rantai politik uang.

"Karena itu, pasca-Muktamar ke-35, tantangan NU bukan lagi memperdebatkan siapa yang terpilih, melainkan bagaimana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi sistem organisasi yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujarnya dikutip dari inilah.com, Rabu 2 September 2026.

Hal ini karena Muktamar dibaca sebagai koreksi terhadap pola kompetisi kepemimpinan organisasi yang berpotensi menyeret NU ke dalam politik pragmatis.

AHWA dinilainya memberikan ruang lebih besar bagi ulama untuk menentukan arah kepemimpinan berdasarkan pertimbangan keilmuan, akhlak, ketakwaan, dan kepentingan jam’iyyah.

Pasca-Muktamar, konsolidasi menjadi pekerjaan utama. 

Seluruh struktur NU perlu memastikan keputusan forum tertinggi tersebut diterima sebagai mandat bersama.

Bagi Ikhsan, inilah makna penting Muktamar ke-35, bukan hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi membuka babak baru untuk membangun NU dengan legitimasi yang kuat dan tata kelola yang semakin sehat.

"Mengembalikan NU kepada Muassis menjadi pesan yang kini ditantang untuk diwujudkan dalam praktik organisasi sehari-hari," ujarnya.