RIAU24.COM - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut perubahan peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak menyebabkan masyarakat kehilangan bantuan sosial (bansos).

Dia juga meluruskan anggapan bahwa data yang bersumber dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bermasalah, dikutip dari inilah.com, Sabtu 5 September 2026.

Data BKKBN merupakan salah satu sumber dalam proses konsolidasi data nasional yang selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tidak ada yang salah. Sama sekali tidak ada yang salah. Data tersebut merupakan bagian dari konsolidasi data secara nasional," ujarnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola tunggal DTSEN. 

Sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan dalam membantu proses pemutakhiran data.

Data yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga kemudian dikonsolidasikan, diverifikasi, divalidasi, dan disetarakan ukurannya oleh BPS. 

Data tersebut selanjutnya disusun berdasarkan pemeringkatan desil 1 hingga desil 10.

DTSEN bersifat dinamis sehingga harus terus diperbarui. 

Perubahan kondisi masyarakat dapat terjadi setiap saat, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal, pernikahan hingga perubahan kondisi ekonomi.