RIAU24.COM - Kepala Badan Riset PDIP sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam. 

Hal ini dilihat dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Filipina, dikutip dari rmol.id Minggu 6 September 2026.

Thailand menghadapi kudeta militer secara terbuka, sedangkan Filipina menghadapi personalisasi kekuasaan.

"Sementara Indonesia menempuh jalur berbeda melalui apa yang disebut sebagai autocratic legalism," ujarnya.

"Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," ujarnya.

Dia turut menyoroti kondisi perekonomian tanpa syarat (money without condition) di Asia Tenggara serta rasio pajak Indonesia yang masih rendah, yakni sekitar 10 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah merasa tidak perlu mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam sesi tanya jawab yang dimoderatori Strategic Advisor Viet Tan Vietnam Trinity Pham, Andi kemudian memaparkan dinamika koalisi politik pasca-Pemilu 2024 yang disebutnya sangat cair dan enigmatik.

Meskipun terbentuk koalisi raksasa dengan PDIP menjadi satu-satunya penyeimbang, akumulasi kekuasaan yang besar tersebut justru mengalami anomali di mata publik.