RIAU24.COM - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Sri Yunanto mengusulkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pangan dan sekolah dilibatkan dalam mekanisme pengawasan makan bergizi gratis (MBG). 

“Pemerintah daerah juga perlu memiliki mekanisme pengawasan hingga ke sekolah. Dengan demikian, persoalan yang muncul di tingkat SPPG dapat diketahui lebih awal dan segera diperbaiki,” ujarnya dikutip dari rmol.id, Sabtu 12 September 2026.

Tambahnya, pembenahan juga harus dimulai dari kesamaan pemahaman para pelaksana mengenai tujuan MBG.

"Jadi mindset awalnya yang harus disamakan. Mulai dari mana? Mulai dari fundamental bagaimana MBG itu bertujuan untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Saya melihat pemahaman tersebut hanya sebagian yang sudah ada di para pelaksana MBG. Ini perlu di mengerti dahulu," ujarnya. 

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan. Keamanan pangan dan pemenuhan gizi harus menjadi indikator utama.

Pemerintah dan BGN telah mengambil sejumlah langkah korektif.