RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menyebut pemerintah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

"Sekaligus memastikan layanan JKN tetap berjalan," ujarnya dikutip dari rmol.id, Sabtu 19 September 2026.

Dana tersebut menurutnya akan membantu memastikan kewajiban pembayaran klaim kepada rumah sakit tetap berjalan sehingga peserta JKN tidak mengalami gangguan layanan.

"Pemerintah hadir untuk memastikan layanan JKN tidak terganggu. Jangan sampai persoalan keuangan kemudian berdampak pada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan," sebutnya.

Menurutnya, tekanan terhadap keuangan DJS Kesehatan terjadi karena beban pelayanan kesehatan terus meningkat.

"Sementara besaran iuran belum mengalami penyesuaian sejak 2020. Pada saat yang sama, jumlah peserta dengan penyakit katastropik meningkat dan kepatuhan pembayaran iuran masih perlu diperkuat," ujarnya. 

Per Juni 2026, rasio klaim JKN tercatat 108,7 persen dan konsisten berada di atas 100 persen sejak 2023. Kondisi tersebut menunjukkan beban pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan lebih besar dibandingkan pendapatan iuran, dengan selisih mencapai Rp7,91 triliun.

"Ini menunjukkan ada tekanan yang nyata terhadap keseimbangan pembiayaan DJS Kesehatan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah agar tekanan tersebut tidak berujung pada terganggunya layanan masyarakat," ujarnya.