“Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini secara objektif dan tanpa tebang pilih. Kita ingin melihat kronologis permulaan persoalan berdasarkan data dan fakta, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang jelas sesuai Ketentuan dan peraturan Perundang Undangan” ujarnya.

Syahruddin menjelaskan, Pemkab Bengkalis akan melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan Instansi terkait, termasuk menghimpun serta memverifikasi dokumen dan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut perlu melihat berbagai aspek, mulai dari Pemerintahan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hingga aspek hukum, sesuai kewenangan masing-masing pihak.

“Kita akan mendengarkan semua pihak, melengkapi data, melakukan koordinasi dan menempuh tahapan sesuai Aturan dan Ketentuan. Pemerintah akan menjalankan apa yang menjadi kewenangannya,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi dan suasana yang kondusif selama proses penyelesaian berlangsung. Aspirasi masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam proses Pemerintahan, namun penyelesaiannya perlu ditempuh melalui dialog, koordinasi dan mekanisme hukum yang tersedia.

Sementara itu, Ketua Forum Solidaritas Masyarakat Rupat Afrizal menyampaikan harapan agar audiensi tersebut menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti persoalan lahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.