Pengembangan KITB, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya Pemkab Siak menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH).

Afni menilai Siak harus mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas dengan menyiapkan sektor ekonomi alternatif yang mampu bertahan dalam jangka panjang.

“Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong KITB berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya menghasilkan lapangan pekerjaan, tetapi juga meningkatkan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, Pemkab Siak juga membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat, sehingga kegiatan pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Afni berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga iklim investasi di Kabupaten Siak.