Pimpinan Rapat, Azmar menegaskan bahwa pengisian elemen data merupakan kewajiban mutlak setiap instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. 

"Data yang menjadi tugas dan fungsi itu wajib diisi. Ketika menjadi tupoksi kita, itu harus kita penuhi. Apakah data yang diminta sudah dipenuhi, Jika belum, maka kita akan bahas satu persatu. Melalui surat hari Rabu minggu lalu, kami sebenarnya berharap hal ini sudah dibahas terlebih dahulu di internal masing-masing Perangkat Daerah," ujar Azmar tegas.

Lebih lanjut, Azmar mengingatkan bahwa kepatuhan ini akan dievaluasi secara berkala setiap tahun. Data yang dikumpulkan dalam forum ini nantinya akan dirangkum dalam dokumen satu data daerah dan ditandatangani secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

“Desk satu data bertujuan meningkatkan kualitas data untuk mendorong integrasi dan keterpaduan data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengambilan kebijakan pembangunan daearah,” Jelas Azmar.

Pada hari ketiga ini, perangkat daerah yang dijadwalkan mengikuti desk adalah Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Diskominfotik.

Sebagai Tim Pembahas, Bappeda dan Pembina Data Statistik Sektoral menyampaikan, evaluasi difokuskan pada penyelenggaraan penginputan realisasi data tahun sebelumnya serta capaian kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi (tusi) instansi.