“Alhamdulillah kalau di Siak, dari target Rp26–28 miliar, mayoritasnya atau sekitar 55 persen tidak lagi bergantung dari zakat ASN. Namun demikian, pengalihan pembayaran gaji ASN melalui Kopdes dikhawatirkan berpotensi merusak tatanan yang sudah berjalan baik di daerah, terutama menyangkut pelayanan zakat dan penyalurannya sesuai kaidah Islam,” ungkapnya.

Afni menilai, mekanisme penghimpunan zakat yang telah berjalan perlu dipertimbangkan secara matang apabila terdapat perubahan sistem pembayaran gaji ASN. Menurutnya, keberlangsungan penghimpunan dan penyaluran zakat harus tetap menjadi perhatian agar manfaatnya bagi masyarakat yang berhak menerima tidak terganggu.

Ia juga menekankan pentingnya peran BAZNAS dalam memastikan zakat disalurkan kepada delapan golongan penerima atau asnaf sesuai ketentuan syariat Islam.

“BAZNAS adalah bagian strategis mendukung penyaluran untuk mustahik zakat sesuai ketentuan delapan asnaf. Penyalurannya sampai ke dusun dan kampung. Jika lewat Kopdes, maka siapa yang mau mengurus delapan asnaf ini? Apa mungkin manajer Kopdes paham soal aturan fikih pembagian zakat sesuai kaidah Islam? Kami meminta BAZNAS RI menyampaikan hal ini pada para pihak terkait,” tegasnya.

Dorong Penghimpunan Zakat di Perusahaan Swasta

Selain menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana perubahan mekanisme pembayaran gaji ASN, Afni juga mengapresiasi bimbingan BAZNAS RI dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai tuntunan dan syariat Islam.