Syahganda menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak seluruhnya berasal dari alasan yang sama. Ia membaginya ke dalam tiga kelompok: perbedaan paradigma ekonomi, ketidakpuasan terhadap tata kelola program, dan persaingan politik menuju Pemilu 2029.

Ia mengakui masalah tata kelola masih terjadi, termasuk kemungkinan kesalahan dalam penentuan kelompok penerima bantuan. Ia memberikan contoh seseorang yang seharusnya masuk desil tiga, tetapi justru tercatat sebagai desil enam.

“Ini tata kelola masih belum selesai,” ujarnya.

Meski demikian, Syahganda meminta agar pemerintah diberi waktu untuk membenahi kebijakan.

“Sekarang kita ikhlaskan Bapak Prabowo untuk bekerja membangun sungguh-sungguh,” katanya.

Ia bahkan berpendapat bahwa tema-tema politik dapat ditunda hingga 2028 demi menjaga persatuan nasional. Pandangan tersebut kemudian mendapat respons berbeda dari mahasiswa yang menilai kritik harus tetap disampaikan selama kebijakan pemerintah berjalan.