Temuan ini menempatkan persoalan karhutla di Merauke bukan semata sebagai persoalan aktivitas perusahaan, tetapi juga sebagai tantangan tata kelola pembangunan berskala besar.

WALHI menilai, pengawasan perlu mencakup aktivitas korporasi dan pelaksanaan program pemerintah agar tanggung jawab atas risiko serta kerusakan lingkungan tidak saling dilemparkan.

Pola Afiliasi Dinilai Perlu Ditelusuri hingga Induk Usaha

WALHI menemukan kelompok usaha yang sama, termasuk First Resources, Wilmar International, dan Sinar Mas, muncul berulang dalam penelusuran berbagai entitas perusahaan dengan badan hukum berbeda.

Menurut WALHI, pola afiliasi tersebut menunjukkan pentingnya pemeriksaan pada tingkat kelompok usaha, termasuk kebijakan operasional, pola pengelolaan lahan, dan pihak yang memiliki kendali faktual atas kegiatan perusahaan.

Pendekatan yang hanya berfokus pada satu perusahaan pemegang izin dinilai berisiko mengabaikan hubungan kepemilikan dan pengendalian yang lebih luas.