WALHI juga mendorong evaluasi perizinan, penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai hasil pemeriksaan, serta pemulihan ekosistem dan hak masyarakat terdampak.

Bagi WALHI, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api atau penindakan terhadap perusahaan pemegang izin. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pihak yang terbukti mengendalikan kegiatan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi ikut dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.

(zar)