SF Hariyanto juga mengaku mendapat informasi bahwa salah seorang ajudan Abdul Wahid bernama Dahri telah diberhentikan. Ia menyebut Dahri sebagai orang yang diketahui menerima uang terkait perpindahan jabatan.

Dugaan Pengumpulan Uang Rp 3,55 Miliar

Perkara yang menjerat Marjani merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.

Dalam dakwaan terhadap Marjani, JPU KPK mengungkap adanya pengumpulan uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp 3,55 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan. Pengumpulan berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, termasuk Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.

Marjani didakwa menerima uang secara bertahap. Salah satu rangkaian penyerahan uang yang diungkap JPU mencapai Rp 1 miliar dalam lima kali transaksi di Rumah Jabatan Gubernur Riau.