RIAU24.COM - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengaku pernah mengingatkan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid mengenai sejumlah persoalan masa lalunya, termasuk kasus dugaan korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau.

Pengakuan tersebut disampaikan SF Hariyanto saat bersaksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau dengan terdakwa Marjani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/11/2026).

Di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), SF Hariyanto menceritakan ketegangan hubungannya dengan Abdul Wahid sebelum perkara dugaan pemerasan anggaran tersebut mencuat.

Ia mengatakan, Abdul Wahid pernah mendatangi rumah dinasnya ketika masih menjabat Wakil Gubernur Riau. Abdul Wahid datang bersama Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam dan Tata Maulana.

Dalam pertemuan itu, SF Hariyanto mengaku mempersoalkan dirinya yang merasa tidak dilibatkan dalam sejumlah kegiatan pemerintahan. Ia juga keberatan karena sejumlah pejabat yang disebut sebagai orang pilihannya dipindahkan.

"Ketua, saya bilang gimana kita nih, saya tidak pernah diajak, orang-orang saya dipindahkan, apa salahnya," kata SF Hariyanto menirukan perkataannya saat pertemuan tersebut.

SF Hariyanto kemudian mengaku mengingatkan Abdul Wahid mengenai persoalan masa lalunya. Bahkan, ia menunjukkan informasi terkait persoalan tersebut melalui telepon genggam.

"Saya bilang dosa-dosa ketua itu banyak, saya tunjukkan handphone," ujarnya.

Ketika ditanya JPU mengenai respons Abdul Wahid, SF Hariyanto mengatakan bahwa Abdul Wahid menyatakan tidak takut.

"Saya tidak takut katanya," tutur SF Hariyanto.

Ia juga memastikan bahwa persoalan yang disinggung dalam pertemuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kasus PON Riau, tetapi tidak ada persoalan lain yang dibicarakan.

SF Hariyanto Sebut Nama Tata dan Dani

Dalam persidangan yang sama, SF Hariyanto juga mengungkap pernah menyampaikan informasi mengenai dugaan praktik pungutan uang dalam lingkungan orang-orang dekat Abdul Wahid kepada Ustaz Abdul Somad (UAS).

Ia mengaku mendapat informasi dari masyarakat mengenai dugaan permintaan uang terhadap pejabat yang ingin pindah tugas atau mendapatkan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," ungkapnya.

Saat ditanya JPU mengenai pihak-pihak yang dimaksud, SF Hariyanto menyebut nama Tata Maulana dan Dani M Nursalam.

Namun, ia mengatakan penyampaian informasi tersebut hanya dimaksudkan sebagai peringatan agar persoalan itu tidak berkembang menjadi masalah.

"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," katanya.

SF Hariyanto juga mengaku mendapat informasi bahwa salah seorang ajudan Abdul Wahid bernama Dahri telah diberhentikan. Ia menyebut Dahri sebagai orang yang diketahui menerima uang terkait perpindahan jabatan.

Dugaan Pengumpulan Uang Rp 3,55 Miliar

Perkara yang menjerat Marjani merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.

Dalam dakwaan terhadap Marjani, JPU KPK mengungkap adanya pengumpulan uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dengan total mencapai Rp 3,55 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari setoran yang dikaitkan dengan penambahan anggaran pada masing-masing UPT Jalan dan Jembatan. Pengumpulan berlangsung sejak April hingga November 2025 di sejumlah lokasi, termasuk Rumah Dinas Gubernur Riau, Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, dan Kantor Bappeda.

Marjani didakwa menerima uang secara bertahap. Salah satu rangkaian penyerahan uang yang diungkap JPU mencapai Rp 1 miliar dalam lima kali transaksi di Rumah Jabatan Gubernur Riau.

Rinciannya, Rp 300 juta, Rp 200 juta, Rp 180 juta, Rp 170 juta, dan Rp 100 juta. Dari total tersebut, Marjani disebut menerima Rp 950 juta, sedangkan Rp 50 juta lainnya dipegang Dani M Nursalam.

JPU KPK juga mengungkap penyerahan uang sebesar Rp 450 juta kepada Abdul Wahid melalui Marjani menjelang keberangkatan rombongan ke Malaysia pada awal November 2025.

Uang tersebut disebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional Abdul Wahid selama perjalanan, termasuk rencana ziarah ke makam Tuan Guru Sayid di Negeri Sembilan, Malaysia.

Abdul Wahid dan Dua Terdakwa Lain Divonis Empat Tahun

Selain Marjani, perkara dugaan pemerasan anggaran PUPR-PKPP Riau sebelumnya juga menjerat Abdul Wahid, mantan Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan, dan mantan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M Nursalam.

Ketiganya telah menjalani persidangan dan dinyatakan bersalah. Pada tingkat pertama, masing-masing dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Namun, pada tingkat banding, hukuman terhadap ketiganya diperberat menjadi empat tahun penjara.

Sementara itu, Marjani didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ia juga didakwa melanggar Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(zar)