Menu

Pengamat Sebut Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Karhutla Riau Tidak Ada yang Istimewa

Riki Ariyanto 13 Aug 2019, 15:32
Kapolri Tito dan Panglima TNI Hadi melakukan penyiraman ke lahan bekas terjadinya Karhutla (foto/int)
Kapolri Tito dan Panglima TNI Hadi melakukan penyiraman ke lahan bekas terjadinya Karhutla (foto/int)

RIAU24.COM -  Selasa 13 Agustus 2019, Pengamat lingkungan, Dr Elviriadi menyebut tidak ada yang istimewa dari kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo. Kunjungan itu dianggap seperti seremonial dan tanpa solusi jangka panjang untuk cegah Karhutla.

Bagi Dosen di UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau ini sebaiknya pemerintah pusat mulai fokus pada penganggaran biaya untuk perbaikan hilirisasi secara rutin. "Sementara wilayah gambut di Riau ini gak dibenahi dari awal. Seharusnya diperbaiki dengan anggaran dari APBN, APBD secara rutin. Sekarang ini kelihatannya sebagai pemadam kebakaran saja. Gak ada program jangka panjang," kata Dr Elviriadi.

zxc1

Apalagi rombongan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo seakan hanya berpatokan pada wilayah yang diduga dibakar oleh masyarakat. Seperti di desa Sering di Pelalawan.

Seakan Karhutla di Riau hanya dilakukan oleh orang-perorangan, padahal sudah ada beberapa perusahaan yang disinyalir lalai dan membiarkan lahan konsesinya terbakar.

zxc2

Dr Elviriadi menginginkan rombongan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo dilakukan secara acak. Baik ke lokasi kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat sampai pembakaran dilakukan oleh perusahaan.

Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bahwa kunjungan itu untuk menggiring opini bahwa kebakaran dilakukan oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan terhadap Desa Sungai Tohor di kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kita melihat seperti yang sudah-sudah seperti di Sungai Tohor yang dibuat program laboratorium gambut dan lainnya. Kita khawatir, disana akan dijadikan pilot project. Sehingga timbul image bahwa Karhutla itu murni dari kejahatan masyarakat," sebut Dr Elviriadi kemudian.