RIAU24.COM -  Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait pembekuan sementara KPK yang diusulkan oleh anggota panitia khusus hak angket DPR, Henry Yosodiningrat

Jokowi pun menegaskan takkan membiarkan KPK diperlemah.

"Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Jokowi dilansir dari merdeka.com.

Jokowi pun meminta kepada masyarakat mendukung dan bersama-sama menjaga KPK. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai peran KPK dalam memberantas korupsi sangatlah penting.

Pernyataan Jokowi tentang KPK ini pun si unggah kembali oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN yakni Said Didu.

Said Didu menilai pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi tersebut tak sesuai dengan tindakannya kali ini. Ia menganggap tindakan dan ucapan Jokowi berbeda.

"Selalu begini dan begini - tindakan berbeda dg yg diucapkan," tulis Said Didu, Kamis (3/6).

Hingga saat ini proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih jadi sorotan.

Para pimpinan KPK nekat memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebelumnya, Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berharap Jokowi mengambil tindakan tegas dalam upaya perlindungan hukum atas polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

"Jika Presiden tidak tegas mengambil upaya perlindungan hukum dan menyelesaikan secara tuntas problem tersebut, maka Presiden dapat dituding menjadi bagian tidak terpisahkan dari pihak-pihak yang ingin menghancurkan lembaga KPK," kata Bambang dilansir dari Kompas.com.