RIAU24.COM - Perdebatan soal kewajiban vaksinasi Covid-19 juta terjadi di luar Indonesia. Dikabarkan Bos fesyen Italia Brunello Cucinelli bahkan sampai menawarkan cuti berbayar enam bulan kepada para pekerjanya yang menolak divaksin Covid-19.

Dilansir dari Okezone, ketika pemerintah Italia memperdebatkan wajib tidaknya penyuntikan vaksin di sejumlah tempat kerja, Cucinelli menyebut bahwa kurang dari 1 persen dari 1.200 pekerjanya memilih untuk tidak ikut dalam vaksinasi yang digelar perusahaannya sebulan lalu.

Identitas mereka langsung diketahui perusahaan. "Sekarang, logikanya, para karyawan yang biasa bekerja pada meja yang sama tidak akan mau dekat-dekat dengan mereka yang tidak mau divaksin," sebut Cucinelli pada harian La Repubblica dan La Stampa.

"Penawaran saya bagi mereka adalah tinggal di rumah dengan enam bulan tunjangan dan kemudian akan kita lihat. Saya tak bisa memaksakan vaksin, tapi saya juga tak bisa mempertaruhkan mereka yang memutuskan untuk divaksin," ujar Cucinelli.

Cucinelli, yang terkenal dengan sweater kasmirnya yang dibanderol USD1.000 dolar, rajin mempromosikan apa yang disebutnya pendekatan "humanistik" pada kapitalisme, berdasarkan rasa hormat ke manusia dan alam.

Perusahaannya berpusat di Solomeo di Italia tengah. Di mana dia memperbaiki jalan, menanam anggur, membangun teater, dan mendirikan sekolah seni dan kerajinan.

 

Tawarannya bagi pekerja yang enggan divaksin muncul ketika pelobi bisnis Italia, Confindustria, mengusulkan agar vaksinisasi Covid-19 wajib dilakukan di tempat kerja. Usulan itu tampaknya tak akan banyak membawa kemajuan akibat penentangan politis terhadap aturan semacam itu.

 

Vaksinasi sudah diwajibkan bagi tenaga kesehatan, dan pemerintahan Perdana Menteri Mario Draghi sedang berdebat apakah aturan itu diperluas ke petugas sekolah.

 

Italia yang khawatir dengan lonjakan cepat infeksi virus corona juga tengah mempertimbangkan apakah hanya orang yang telah divaksin -minimal satu dosis- yang dibolehkan pergi ke bioskop, restoran, dan klub olahraga, mengikuti pembatasan serupa yang diberlakukan Prancis.

 

Para penentang aturan lebih ketat, termasuk pemimpin Liga Matteo Salvini yang partainya jadi bagian dari mayoritas berkuasa, mengatakan aturan itu melanggar kebebasan mereka yang tak mau divaksin, dan bisa menunda pemulihan ekonomi yang sangat diperlukan.