Menjaga NKRI, Warga Desa Muntai Secara Swadaya Berikan Lahan Berharap Dibangun Pos Lintas Batas
RIAU24.COM - BENGKALIS - Dengan semakin parahnya terjangan abrasi pantai yang terus terjadi di pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau, dan sangat mengkhawatirkan warga masyarakat sendiri.
Sehingga masyarakat pulau Bengkalis khususnya warga Desa Muntai dan Muntai barat kecamatan Bantan, berinisiatif untuk memberikan lahan secara swadaya untuk pembangunan pos lintas batas.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Muntai kecamatan Bantan, Muhammad Nurin kepada media ini. Diungkap Nurin, saat ini pihak pemerintahan desa bersama masyarakat sangat berharap kepada presiden republik indonesia (RI) Ir H Jokowidodo untuk dapat menetapkan dalam area Desa muntai dan Desa muntai barat menjadi lokasi pembangunan pos lintas batas negara.
"Karena dengan dibangunnya Pos lintas batas negara tersebut secara otomatis akan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi baru di pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau yang merupakan pulau terluar dan terdepan dari NKRI,"ungkap M Nurin, Selasa 23 November 2021.
Menurutnya sehingga masyarakat kami tidak lagi pergi secara illegal ke Malaysia yang selama ini terjadi.
"Kami atas nama pemerintah Desa Muntai dan muntai barat bersama masyarakat telah menyediakan lahan secara swadaya. Nah itulah bentuk kepedulian dan keseriusan kami mengharapkan terbangunnya Pos lintas batas negara di pulai Bengkalis ini,"ungkapnya lagi.
Kemudian, saat ini pihak pemerintahan Desa muntai bersama masyarakat yang tinggal di pulau terluar dari NKRI yang perbatasan dengan malaysia betul betul sangat berharap kepada presiden RI untuk bagaimana caranya sesegera mungkin dibangun Pos lintas batas negara dan pengamanan Ombak pantai dari abrasi.
Karena, ungkapnya, abrasi di pulau Bengkalis yang manyoritas berlahan gambut sudah sangat parah sekali.
"Kami juga sudah mempridiksi sekitar 2 km lebih dari tebing pantai mengarah kelaut sudah hilang. Karena kedaulatan kita sudah menjadi lautan. Jika ini tidak segera ditangani dengan serius maupun tidak ditangani langsung secara ektra dari pemerintah pusat, kami yakin pulau ini akan menjadi kenangan serta kadaulatan NKRI akan terganggu dengan negara lain,"pungkasnya.
