RIAU24.COM -  Junta Myanmar mengambil keputusan perpanjangan keadaan darurat negara salaam enam bulan kedepan. Dimana keputusan ini dikeluarkan pada Senin 31 Juli 2023.

Keputusan tersebutr menandakan penundaan pemilihan umum yang telah dijanjikan oleh pihak junta.

Pengumuman dilakukan di saat militer terus memerangi pejuang anti-kudeta di seluruh negeri.

Myanmar saat ini telah dirusak oleh kekerasan mematikan sejak kudeta yag menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi lebih dari dua tahun lalu.

Kudeta itu memicu junta untuk melancarkan penumpasan berdarah terhadap perbedaan pendapat di seluruh wilayah negara sambil membendung perekonomian.

Pimpinan Junta Min Aung Hlaing mengakui bahwa sebagian besar negara tidak berada di bawah kendali militer penuh, menurut media pemerintah.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang ditumpuk junta setuju untuk memperpanjang keadaan darurat yang diumumkan ketika para jenderal menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.

"Masa darurat akan diperpanjang enam bulan lagi mulai 1 Agustus", kata media pemerintah mengutip Penjabat Presiden Myint Swe, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa 1 Agustus 2023.

Undang-undang dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.

Junta sebelumnya menjanjikan pemungutan suara baru pada Agustus tahun ini.

Min Aung Hlaing mengatakan, pertempuran berlanjut di wilayah Sagaing, Magway, Bago dan Tanintharyi serta negara bagian Karen, Kayah dan Chin.

"Kami perlu waktu untuk melanjutkan tugas kami untuk persiapan sistematis karena kami tidak boleh mengadakan pemilihan yang akan datang dengan tergesa-gesa," katanya dalam pertemuan tersebut, menurut media Myanmar, MRTV.

Mimpi buruk yang tak kunjung usai

Tentara memerintah Myanmar selama beberapa dekade setelah kemerdekaan dari Inggris pada 1948, dan mendominasi ekonomi dan politik negara bahkan sebelum kudeta.

Myanmar tetap terperosok dalam ledakan bom dan pertempuran mingguan, dengan ribuan warga sipil terjebak dalam kekerasan tersebut.

Pada hari pengumuman satu orang tewas dan sekitar 12 lainnya luka-luka dalam ledakan di dekat pos pemeriksaan di tenggara, menurut seorang pejabat.

"Mimpi buruk bagi rakyat Myanmar tidak pernah berakhir adalah satu hal yang harus diambil oleh pengamat dari pengumuman junta SAC terbaru ini," kata Phil Robertson, Wakil Direktur wilayah Asia dari Human Rights Watch, kepada AFP, menggunakan singkatan nama resmi junta.

"Junta militer siap berjuang sampai akhir untuk mempertahankan kekuasaan, terlepas dari berapa banyak darah yang ditumpahkan dan penderitaan yang ditimbulkan."

Junta telah memperpanjang peraturan darurat tahun ini di bulan Februari, sehari setelah NDSC mengatakan situasinya "belum kembali normal".

Min Aung Hlaing mengatakan pada saat itu bahwa militer tidak "sepenuhnya mengendalikan" lebih dari sepertiga kotapraja Myanmar.

"Pasukan Pertahanan Rakyat" anti-kudeta yang muncul untuk menggulingkan kudeta telah mengejutkan junta dengan keefektifannya, kata para analis, dan telah menyeret militer ke dalam kubangan berdarah.

Kelompok-kelompok junta telah membakar desa-desa, melakukan pembunuhan di luar hukum dan menggunakan serangan udara dan pengeboman artileri untuk menghukum masyarakat yang menentang kekuasaannya, kata para penentang dan kelompok hak asasi.

Min Aung Hlaing mengisyaratkan pada bulan Juli bahwa militer mungkin akan memperpanjang keadaan darurat lebih lanjut dan menunda pemilihan yang dijanjikan, dengan mengatakan upaya yang lebih besar diperlukan untuk mengakhiri kerusuhan.

Setelah pemerintahannya digulingkan, Suu Kyi, 78, dinyatakan bersalah dalam serangkaian persidangan yang dikecam oleh kelompok hak asasi sebagai palsu, dan menjatuhkan hukuman 33 tahun penjara.

Menteri luar negeri Thailand mengatakan bulan ini bahwa dia bertemu dengan Suu Kyi, pertemuan pertamanya dengan seorang utusan asing sejak kudeta 2021.

Upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) terhenti, dengan militer menolak untuk terlibat dengan lawan-lawannya.

Tindakan keras militer terhadap perbedaan pendapat telah menewaskan lebih dari 3.800 orang dan melihat lebih dari 24.000 ditangkap. Junta mengatakan lebih dari 5.000 warga sipil telah dibunuh oleh "teroris" sejak merebut kekuasaan.

(***)