RIAU24.COM - Dukungan PAN dan Partai Golkar kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk jadi calon presiden (capres) 2024 justru dianggap mempersulit Prabowo.

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya, mengutip Kompas.com Selasa (15/8/2023).

Yunarto mengatakan, koalisi gendut ini justru menghambat pemilihan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Prabowo.

Ia memberikan contoh Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang hingga kini belum mendeklarasikan cawapres untuk Anies Baswedan karena konflik internal mereka.

"Ini bisa terjadi juga di koalisi kemarin yang mendeklarasikan Pak Prabowo, karena pada konteks penentuan nama cawapres itu conflict of interest masing-masing partai bisa terjadi," katanya.

Hal itu, kata dia, mungkin saja bisa terjadi karena Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lebih dulu mendukung Prabowo, masih memegang perjanjian yang lama dengan Gerindra, yaitu penentu cawapres.

"PKB misalnya masih berpegang pada piagam Sentul, yang menempatkan Cak Imin sebagai penentu. Dan Cak Imin sudah mengatakan 'saya hanya akan mengikuti keputusan Muktamar, bahwa saya akan menjadi cawapres'," imbuh Yunarto.

Begitu juga dengan Golkar yang masih terikat dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai.

Munas dan Rapimnas itu memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres atau cawapres.

"Atau PAN (juga) misalnya yang katakanlah sudah menyebutkan statement, Erick Thohir sebagai cawapres," ujarnya.

"Jadi pada titik itu sebenarnya kita masih melihat koalisi ini masih bisa berubah, apalagi waktunya masih 3,5 bulan lagi dari sekarang untuk menuju batas akhir pendaftaran (capres dan cawapres)," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya menjalin kerja sama politik, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.

(***)