RIAU24.COM - Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan (DPW) Guru Swasta Provinsi Riau (PGSPR) periode 2023-2028 resmi dikukuhkan. Pengukuhan ini berlangsung di gedung dharma wanita Provinsi Riau. Kamis 30 November 2023.

Pembacaan ikrar pengukuhan PGSPR dibacakan langsung Kadisdik provinsi Riau Kamsol yang mewakili gubernur provinsi Riau. Pengukuhan ini diawali pembacaan SK struktur kepengurusan PGSPR kemudian dilanjutkan pembacaan ikrar PGSPR dan penyerahan bendera pataka kepada ketua terpilih. 

Kamsol kepada wartawan berharap adanya kepengurusan PGSPR yang baru ini dapat merangkul dan bersinergi dalam meningkatkan kualitas serta kesejahteraan guru swasta.

"Karena di swasta ada yayasan yang benefit punya anggaran besar ada yang tidak. Maka dari itu perlu harus bersama dengan pemerintah untuk kesejahteraan guru swasta agar bisa sama dengan sekolah negeri, seperti memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas mereka dan lain-lain,"kata Kamsol.

Dengan wadah ini juga tambahnya, pihaknya akan lebih cepat menyampaikan informasi perkembangan terkini tranformasi teknologi yang mau tidak mau guru harus mengikuti perkembangan tersebut.

"Terkait bantuan operasional sekolah (bosda) afirmasi kita akan mulai tahun 2024. Bosda afirmasi itu maksudnya sekolah swasta yang memberikan pendidikan gratis  kepada anak-anak afirmasi seperti kurang mampu, Hafizh dan prestasi yang tidak tertampung di sekolah negeri, maka mereka bisa masuk ke sekolah swasta gratis sama dengan masuk sekolah negeri,"terangnya.

Sementara itu, Husaimi Hamidi selaku ketua terpilih mengucapkan terimakasih karena dipercayai sebagai ketua PGSPR periode 2023-2028. Husaimi mengaku akan siap mempertahankan nasip guru swasta Riau.

"Dengan amanah yang diberikan ini Saya akan siap memperjuangkan 2 ribu lebih guru swasta semua tingkatan di Riau. Karena saya melihat guru swasta di Riau saat ini terabaikan. Padahal kualitasnya saya lihat tak kalah hebat dengan negeri,"kata Husaimi.

Untuk itu anggota DPRD Riau ini mengajak semua pengurus yang dilantik segera melakukan rapat kerja untuk mencatat poin-poin penting yang akan di perjuangkan kedepan.

"Pemerintah bukan tidak mau tapi mereka perlu tahu apa yang kita akan lakukan. Karena hari ini kesenjangan sekolah negeri dan swasta ibarat langit dan bumi, kalau negeri gurunya mendapat gaji dari negara, bosda dari pusat dan provinsi sementara swasta bosda dari pusat dapat namun dari provinsi belum maksimal,"ujarnya.

Caleg DPR RI dapil Riau I ini juga mengaku sudah berkomunikasi dengan gubernur terkait penerimaan Bosda Provinsi ini agar sekolah swasta disamakan dengan negeri. 

"Sekolah swasta itu bukan takut mereka tidak berkualitas tapi mahal untuk uang sekolahnya,"pungkas anggota DPRD Riau dapil Rohil ini.

Sekedar informasi pelantikan PGSPR Riau dihadiri oleh ketua DPRD Riau Yulisman, pendiri dan penasehat PGSPR.