RIAU24.COM - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menghentikan semua kegiatan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, dengan alasan pelanggaran dokumen lingkungan. Proyek seluas 3.000 hektare itu, yang dipimpin oleh MNC Land milik miliarder dan politikus Hary Tanoesoedibjo, merupakan pengembangan penting yang terkait dengan Trump Organization melalui kemitraan lisensi.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan keputusan tersebut pada hari Kamis setelah tim penegak hukum kementerian melakukan inspeksi, yang menemukan bahwa pembukaan lahan yang tidak tepat telah menyebabkan limpasan sedimen ke Danau Lido, yang menyebabkan pendangkalan yang signifikan. Tim kementerian menutup lokasi proyek dan memasang rambu-rambu pemantauan, menghentikan semua kegiatan.

"Kesalahan pengelolaan limpasan air hujan telah mempercepat sedimentasi, mengancam ekosistem danau dan mengurangi luas perairannya hingga setengahnya, dari 24 hektare menjadi hanya 12 hektare," kata Hanif. Kementerian sedang menyelidiki lebih lanjut, termasuk analisis laboratorium terhadap sampel air, untuk menentukan tindakan hukum tambahan.

MNC Land, dalam tanggapannya, membantah tuduhan tersebut, dengan menegaskan bahwa sedimentasi telah terjadi sebelum akuisisi lokasi tersebut pada tahun 2013. "Masalah sedimentasi sudah ada sebelum kami mengambil alih. Sejak tahun 2016, kami telah menerapkan langkah-langkah seperti sistem drainase dan penghalang sedimen untuk mengatasi masalah ini," kata perusahaan itu dalam rilisnya pada hari Jumat.

Kawasan Ekonomi Khusus Lido dirancang untuk menjadi tempat resor mewah, lapangan golf, dan kompleks hiburan, dengan Trump Organization mengelola fasilitas-fasilitas utama dengan imbalan pembagian keuntungan. Proyek ini awalnya dijadwalkan untuk diresmikan tahun lalu.