"Kepala daerah punya basis kekuatan dan jaringan patronasenya sendiri. Mereka bukanlah menteri yang bisa di-remote dari Jakarta," ujarnya.

"Dengan memaksa mereka hadir dalam forum tertutup, Prabowo mungkin ingin menguji sejauh mana kepala daerah bisa dikooptasi atau di-breakdown independensinya." sebutnya.