Sementara itu, kebijakan-kebijakan populis seperti program makan siang gratis, yang diperkirakan menelan belanja tambahan Rp400 triliun per tahun, menambah beban fiskal.

“Paradoks terbesar kita saat ini: utang bertambah, tapi investasi dalam ide justru menyusut,” ujar Rocky. 

Ia mempertanyakan keberanian elite politik merumuskan ulang struktur ekonomi agar tidak terus-terusan bergantung pada pembiayaan luar.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa yang mengarahkan kapal ekonomi republik? 

Apakah para teknokrat yang kehilangan mandat? Atau para politisi yang lebih sibuk mengatur panggung kekuasaan jelang pelantikan Oktober?

Dengan sisa fiskal yang menipis dan publik yang makin frustrasi, tambahan utang Rp250 triliun bukan sekadar angka dalam neraca negara. Ia adalah tanda bahwa negara berjalan tanpa kompas dalam kabut ketidakpastian.