Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara baru mencapai 31,4% dari target tahunan per April 2025, sementara belanja negara sudah menyentuh 43%. Sinyal itu menunjukkan bahwa negara semakin agresif membelanjakan anggaran, tetapi tak mampu memaksimalkan penerimaan, termasuk pajak yang stagnan akibat lesunya sektor usaha.

Rocky menyoroti apa yang ia sebut sebagai “defisit kepercayaan”. “Negara seperti sedang mengais sisa-sisa uang belanja sambil tetap menjual mimpi besar kepada rakyat,” ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa utang bukan masalah teknis semata, melainkan konsekuensi dari hilangnya kepemimpinan ideologis dan politik yang berpihak pada keberlanjutan.

Laporan Bank Indonesia per April 2025 menunjukkan yield Surat Utang Negara (SUN) bertenor 10 tahun naik ke 7,2%, menandakan persepsi risiko yang meningkat di mata investor. 

“Kalau tidak ada roadmap pemulihan yang kredibel, utang ini justru menjadi pelumas krisis jangka panjang,” kata Ekonom INDEF, Nailul Huda, menambahkan.

Kondisi ini diperparah oleh ketidakjelasan arah pemerintahan transisi pasca-pilpres. Presiden terpilih Prabowo Subianto masih belum mengumumkan detail tim ekonomi maupun reformasi struktural yang dijanjikan selama kampanye.